memengaruhi Gayus.
EPISODE kasus mafia pajak dan hukum Gayus Tambunan belum berakhir.
Seusai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Albertina
Ho menjatuhkan vonis tujuh tahun, kemarin, terpidana Gayus, didampingi
kuasa hukum Adnan Buyung Nasution, langsung menggelar konferensi pers
di ruang sidang.
Gayus menyambut positif putusan majelis hakim. "Saya sampaikan
apresiasi yang tinggi kepada majelis hakim yang memutus perkara
mempertimbangkan berbagai aspek dan fakta persidangan," katanya
mengawali curhat yang disampaikan secara tertulis.
Putusan tersebut, lanjut nya, tidak sama dengan jaksa penuntut umum
yang menuntut jauh lebih besar. "JPU menuntut lebih besar yang
menimbulkan kesan saya adalah penjahat nomor satu di Indonesia,"
tuturnya.
Janji Gayus akan membongkar mafia kelas kakap (big fish) seusai
putusan tidak terbukti. Dalam curhatnya, ia malah menyerang Satuan
Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang menurut Gayus sebagai dalang di
balik kasus yang membuatnya duduk di pesakitan.
Bahkan, tanpa tedeng aling-aling, Gayus menyatakan kecewa berat dengan
satgas, khususnya Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, dan Yunus
Husein.
"Denny membawa saya ke Singapura dan akan membawa saya balik ke
Indonesia," ujarnya. Denny pula, kata Gayus, yang selalu mengarahkan
agar kasus yang membelitnya ditembakkan ke Aburizal Bakrie, Ketua Umum
Partai Golkar yang notabene pemilik bisnis Grup Bakrie.
Gayus juga mengaitkan satgas dengan John Jerome Grice yang disebutnya
sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA) alias Dinas Rahasia
Amerika Serikat.
Satgas membantah Diserang Gayus secara gamblang, satgas tidak tinggal
diam. Dalam jumpa pers di kantornya, tiga anggota satgas hadir, yakni
Darmono (Wakil Jaksa Agung), Yunus Husein (Ketua Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan), Mas Achmad Santosa, dan Sekretaris
Satgas Denny Indrayana.
Selain menyampaikan bantahan, satgas juga membagikan fotokopi
transkrip percakapan antara Denny dan Gayus, di antaranya percakapan
pada 24 Maret 2010 saat Gayus berada di Singapura.
Satgas menyangkal keras telah melempar informasi ke publik soal dugaan
suap tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni Kaltim Pri ma Coal, Arutmin,
dan Bumi Resources.
Menurut lembaga bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, Gayus
dan Adnan Buyung Nasution-lah dalam ber bagai kesempatan, termasuk
pengadilan, yang menyebutkan keterlibatan Grup Bakrie menyuap Gayus.
Jika melihat sikap Gayus yang menyerang satgas, ang gota satgas
Darmono menduga ada yang mengompori Gayus. "Bisa jadi ada pengaruh
pihak-pihak tertentu," ungkapnya.
Dalam pertimbangan hukumnya, Ketua Majelis Hakim Albertina Ho
menjelaskan Gayus mengaku bahwa uang Rp28 miliar yang diblokir oleh
penyidik Bareskrim Mabes Polri merupakan uang hasil penanganan pajak
Grup Bakrie. Namun, hal itu harus dibuktikan lagi. Terkait serangan
Gayus, Pre siden Yudhoyono mengaku terkejut. Karena itu, Presiden
meminta satgas segera meng klarifikasi ke publik.
m Saat menanggapi vonis Ga yus, Kejaksaan Agung me nyatakan pihaknya
akan meng ajukan banding. (*/X-6)
VONIS Pengadilan Negeri Jakarta Sela tan kepada terdak wa perkara
mafia pajak Gayus Tambunan harus bisa menjadi pintu masuk untuk
membongkar kasus itu secara menyeluruh hingga tuntas.
Pasalnya, hingga saat ini masih ada tiga hal yang belum tersentuh
penegak hukum, yaitu atasan Gayus di Direktorat Jenderal Pajak, wajib
pajak yang ditangani Gayus, dan pejabat di kepolisian dan kejaksaan
yang terkait di kasus Gayus.
Hal itu dikemukakan pakar hukum pidana dari Universitas Islam
Indonesia Mudzakiir ketika dihubungi, kemarin.
"Kalau Gayus sudah terbukti bersalah, artinya ada pihakpihak lain yang
terlibat. Pertama perusahaan yang menyuap. Kemudian apa dananya dia
makan sendiri atau didistribusikan ke pihak lain? Apakah ada pribadi
atau institusi yang menerima?
Apakah ada keterlibatan atasan?
Semua harus dibabat habis," urainya. Untuk mengusut tuntas, sambung
dia, semua institusi penegak hukum harus bekerja sama mengepung para
pihak yang menjalankan praktik mafia itu. "Ini semua terkait, bisa
dikeroyok oleh semua aparat penegak hukum supaya semua kena dan ada
efek jera," tuturnya.
Pendapat yang sama juga disampaikan peneliti hukum dari Indonesia
Corruption Watch (ICW) Donal Fariz. Ditegaskannya, putusan hakim itu
sudah memberi arah penegak hukum bekerja.
Dalam dakwaan, menurut Donal, disebut bahwa Gayus terbukti memberi
sejumlah uang kepada Kompol Arafat dan petinggi kepolisian agar status
blokir terhadap rekeningnya segera dibuka.
Dakwaan itu harusnya menjadi langkah awal kepolisian membuka dan
membongkar keterlibatan para petinggi di institusi Polri.
"Mereka harus diproses secara hukum. Yang paling parah hingga saat ini
belum menyentuh mereka. Pemeriksaan kode etik pun belum dilakukan. KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi) juga harus bergerak menangani ini,"
tuturnya.
Dalam persidangan, sambung dia, hakim juga menyebut nama jaksa Cirus
Sinaga dan Fadil Regan, tetapi hingga saat ini proses hukumnya tidak
jelas.
"Proses hukumnya tidak jelas. Padahal, dia sudah dilaporkan kejaksaan
dalam kasus bocornya rencana penuntutan. Ini saja pemeriksaannya tidak
jelas. Belum lagi soal dia terima uang Rp5 miliar. Ini harus diteliti
juga," paparnya.
"Begitu juga dengan atasan yang menyuruh Gayus. Secara yuridis, mereka
lebih bertanggung jawab," imbuhnya.
Ia berharap KPK lebih responsif atas kasus-kasus itu mengingat
kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dan kejaksaan terus luntur.
"KPK harus bergerak cepat menangani suap dari pajak. Apalagi data 151
perusahaan akan diserahkan Kementerian Keuangan kepada KPK," tukasnya.
Pembuktian terbalik Di kesempatan terpisah, Jaksa Agung Basrief Arief
memerintahkan jaksa-jaksa yang akan menangani kasus Gayus berikutnya
agar menerapkan asas pembuktian terbalik. Jaksa harus mendorong
terdakwa agar mampu membuktikan asal-usul harta yang dimilikinya.
"Saya mengingatkan setiap jaksa penuntut umum untuk mengingat pada
pelaksanaannya. Kalaupun hakim belum menetapkan, jaksa bisa meminta
hakim agar terdakwa membuktikan asal-usul aset atau dana yang
dijadikan barang bukti.
Jadi, ini terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang,"
tuturnya.
Di DPR, sejumlah anggota kemarin mengumpulkan tanda tangan untuk
menggulirkan usulan hak angket di kasus Gayus Tambunan. Hingga tadi
malam, sudah terkumpul 20 tanda tangan anggota dewan dari persyaratan
25 dukungan agar usulan itu dibahas di rapat paripurna.
"Saat ini hampir 20 orang yang menyatakan komitmen.
Nanti kalau sudah terkumpul 25 orang, akan kita deklarasikan," tutur
Sutjipto, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.
(Din/P-2)
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar